Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga krisis tahun 1997 memang memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya. Jika dilihat dari sisi kualitasnya ternyata proses pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar baik dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarkelompok pendapatan maupun kesenjangan ekonomi/ pendapatan antardaerah/ provinsi.

Ada sejumlaha indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovisi, diantaranya adalah

• Produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi atau distribusi provinsi dalam pembentukan PDB nasional,
• PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata perkapita,
• Indeks pembangunan manusia (IPM),
• Konstribusi sektoralterhadap pembentukan PDRB,
• Tingkat kemiskinan.

Menurut Barzelay dalam Kusaini (2006:62) Pemberian Otonomi daerah melalui Desentralisasi fiskal dam kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

• 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
• 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
• 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

DISTRIBUSI PDB NASIONAL MENURUT PROVINSI

Distribusi PDB nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator utama di antara indikator-indikator lain yang umum di gunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara.

PDRB yang relatif sama antarprovinsi memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif merata antarprovinsi yang berarti semakin besar perbedaan dalam pangsa PDB nasional antarprovinsi semakin besar ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi.

Salah satu fakta yang memprihatikan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti di Aceh, Riau, dan Kalimatan Timur lebih kecil lagi.

PDRB RATA-RATA PER KAPITA DAN TREN PERTUMBUHANNYA

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita maka distribusi PDB nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata perkapita.

Untuk menganalisis keberadaaan dan peran dari out layers dalam bentuk pola ketimpangan regional, dilakukan dua langkah pemisahan data. Sepeti yang dijelaskan di Tadjoeddin dkk. (2001) sebagai berikut:

“ Pertama, nilai minyak dan gas bumi yang dikeluarkan dari PDRB semua kabupaten /kota dan output pertambangan dikeluarkan dari PDRB kabupaten Fakfak . setelah itu angka PDRB per kapita menurut kabupaten/kota tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata 13 kabupaten/kota teratas yang memiliki nilai PDRB per kapita yang sangat tinggi. Daerah-daerah ini adalah daerah yang memiliki kekhususan dalam hal karakteristik ekonominya yang bisa digolongkan menjadi daerah kantong industri, perdangan, dan jasa. Oleh karenanya, pada langkah kedua ke 13 kabupaten/kota tersebut di keluarkan dari analisis.”

Indeks Theil dan Indeks L dihitung sebagai berikut:

	Theil    = Σi Σj ( Yij / Y )ln(Ῡij / Ῡ ) L          = Σi Σj ( Nij /  N)ln(Y  / Yij)

Dimana:

Y_ij = total pendapatan di provinsi i, grup j

Y         = total pendapatan nasional (ΣΣ Y_ij )

Ῡ_ij = rata-rata pendapatan per kapita di provinsi i, grup j

Ῡ         = rata-rata pendapatan nasional per kapita

N_ij = penduduk di provinsi i, grup j

N         = total penduduk Indonesia (ΣΣ N_ij)

Tujuan analisis kovergensi sepuluh tahun tersebut adalah untuk melihat besarnya pengaruh dari gejolak-gejolak khususnya dari sumber eksternal yang terjadi selama 1971-1980 dan 1981-1990 terhadap  proses konvergensi dalam masing-masing dekade yang bersangkutan. Hasil analisisnya menunjukan bahwa hanya antara 1971 hingga 1980 koefisien tingkat awal PDRB per kapita bernilai negatif dan secara statistiksignifikan sedangkan koefisien selama dekade 80-an tidak signifikan yang berarti hanya konvergensi.

Tujuan analisis konvergensi lima tahun adalah untuk memahami stabilitas konvergensi dalam periode lima tahun yang mana pertumbuhan PDRB per kapita antarprovinsi memperlihatka kecenderungan yang kuat untuk konvergen dan dalam periode liam tahun yang mana perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi cenderung membesar. Hasil analisisnya menunjukan bahwa hanya dalam periode 1985-1990 tidak terjadi konvergensi karena koefisien tingkat awal PDB per kapita (dalam log) bernilai positif yang mengidentifisikan bahwa telah terjadi divergensi walaupun korelasinya secara statistik tidak signifikan.

KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA ANTARPROVINSI

Pengeluaran konsumsi C rumah tangga (RT) per kapita per provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat di jadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk antarprovinsi. Hipotesisnya semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah semakin tinggi pengeluaran C per kapita di daerah tersebut. Tentu dengan dua asumsi: sifat menabung (S) dari masyarakat tidak berubah (rasio S terhadap PDRB tetap tidak berubah) dan pangsa kredit di dalam pengeluaran C RT juga konstan.

Yang di maksud dengan pola C adalah alokasi prosentase pengeluaran untuk mengetahui C makanan vis-ά-vis nonmakanan. Bila alokasi prosentasenya semakin mengecil menandakan kesejahteraan penduduk semakin membaik dan bila membesar berarti tingkat kesejahteraannya menurun.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks pembanguana manusia (IPM) atau di kenal dengan sebutan human development index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yakni derajat perkembangan manusia. IMP adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator yaitu:

• Kesehatan
• Pendidikan yang dicapai
• Standar kehidupan

Faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh

• pertumbuhan ekonomi,
• infrastruktur dan
• kebijakan pemerintah.

Tadjoeddein dkk. (2001) berargumen bahwa ” rendahnya ketimpanganregional dalam hal kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antardaerah ……. yang dijalankan pemerintah Orde Baru terutama melalui instrumen fiskal ……. seperti transfer dari pusat transfer antardaerah dan kebijakan lain terutama melalui berbagai skema inpres.”

TINGKAT KEMISKINAN

Pulau Jawa memang merupakan pusat kemiskinan yang ada di Indonesia dan hal ini erat kaitannya dengan angka kepadatan penduduk yang memang di pulau Jawa paling tinggi di bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di tanah air.

Semakin tinggi jumlah penduduk per km²atau per hektar semakin sempit ladang untuk bertani atau lokasi untuk membangun pabrik atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya, semakin kecil kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang berarti juga semakin besar prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

KONSTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDRB

Sektor-sektor ekonomi dapat di kelompokan ke dalam tiga kategori yakni primer, sekunder, dan tersier. Yang termasu kedalam sektor-sektor:

a)      Primer

Adalah pertambangan (termasuk penggalian) dan pertanian.

b)      Sekunder

Adalah industri manufaktur, listrik, gas, dan air bersih serta bangunan

c)      Tersier

Merupakan sektor-sektor diluar sektor primer dan sekunder.

Diukur dengan nilai tambah sektor-sektor sekunder adalah sektor-sektor dengan nilai tambah terbesar khususnya karena konstribusi dari industri manufaktur sedangkan terendah adalah sektor-sektor primer.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1.      Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Ekonomi dari daerah dengan kosentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi cendderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat kosentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Ada dua masalah utama dalam pembanguan ekonomi nasional pertama, semua kegiatan ekonomi hanya terpusatkan di daerah tertentu saja kedua, yang dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat.

Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar dari kegiatan industri di Indonesia tidak di luar Jawa karena keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut seperti:

a.       Pasar lokal kecil

b.      Infrastruktur terbatas

c.       Kurangnya SDM yang terampil

d.

2.      Alokasi Investasi

Dapat dikatakan bahwa kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

Terpusatnya I di wilayah Jawa atau lebih lambatnya perkembangan I di luar Jawa khususnya IKT di sebabkan oleh banyak faktor diantaranya yang penting adalah :

a.       Kebijakan dan Birokarsi yang selama ini terpusat

b.      Kosentrasi  penduduk di Jawa

c.       Keterbatsan infrastruktur serta SDM di wilayah luar pulau Jawa.

3.      Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antardaerah

Pada saat ekonomi di suatu provinsi mengalami masa kedewassan yakni pada saat kapsitas produksinya mencapai titik maksimum, penambahan ekstra faktor produksi tidak akan lagi menghasilkan peningkatan produktivitas dari ekstra faktor tersebut (constant retrun to scale). Bahkan, penambahan yang terus menerus pada akhirnya akan membuat proses produksinya mengalami penurunan produktivitas (decreasing return to scale) atau laju pertumbuhan semakin kecil.

4.      Perbedaan Antar SDA

Dalam arti SDA harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembanguan yang selanjutnya harus di kembangkan terus. Semakin pentingnya pengusaan T dan peningkatan SDM maka ketersediaan kedua faktor ini akan menjadi lebih penting dari pada ketersediaan SDA.

5.      Perbedaan Kondisi Geografis Antarwilayah

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebakan oleh perbedaan kondisi antarprovinsi. Terutama dalam hal :

– jumlah dan pertumbuhan penduduk,

– tingkat kepadatan penduduk,

– pendidikan,

– kesehatan,

– disiplin masyarakat, dan

–  etos (semangat) kerja.

6.      Kurang Lancarnya Perdagangan Antarprovinsi

Ketidaklancaran disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi yang saling menguntungkan.

TEORI DAN MODEL ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

1)         Teori Pembanguan Ekonomi Daerah

a.         Teori Basis Ekonomi

Menyatakan bahwa faktor penetu utama pertumbuhan bahan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

b.        Teori Lokasi

Digunakan untuk penentuan atau mengembangkan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran ini didasarkan pada sifat yang rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mugkin.

c.         Teori Daya Tarik Industri

Faktor-faktor daya tarik menurut Kotler dkk. (1997) antara lain:

• NT tinggi per pekerja (produktivitas)
• Industri-industri kaitan
• Daya saing dimasa depan
• Spesialisasi industri
• Potensi X
• Prospek bagi permintaan domestik

Faktor-faktor penyumbang pada tarik menurut Kotler dkk. (1997) antara lain:

• Faktor-faktor pasar
• Faktor-faktor persaingan
• Faktor-faktor keuangan dan ekonomi
• Faktor-faktor T

Tabel 1.1

Penilaian Kemampuan Industri Suatu Daerah

Produksi untuk pasar domestik dan ekspor	Investasi ke dalam
Investasi ke luar negeri	Impor ( tidak ada produksi lokal )

kuat

Daya Saing Dalam Faktor daerah                                         Lemah

Kuat                                 Lemah

Daya Saing Perusahaan Daerah

2)             Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

a. Analisis SS

Pendekatan analisis ini dapat dianalisis kinerja perkonomian suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar ( nasional ).

b. Location Quotients (LQ)

LQ adalah suatu teknik yang di gunakan untuk memperluas metode analisis SS yaitu untuk mengukur kosentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah dengan cara membandingkan perannanya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi/sektor yang sama pada tingkat nasional.

Rumus menghitung LQ sebagai berikut:

LQ =    v_i / v_t

V_i / V_t

c. Angka Pengganda Pendapatan

Umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut:

K =            _____1________

1-      (MPC₁-PSY )

d. Analisis Input-Output (I-O)

Merupakan salah satu metode analisis yang sering di guanakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami komplektisitas perekonomian daerah tersebut serta kondisi yang di perlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AD dengan AS.

e. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Inti dari model pertumbuhan ini adalah suatu relasi jangka pendek antara peningkatan I dengan pertumbuhan ekonomi.

Sumber :

• Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
• http://anaarisanti.blogspot.com/2010/06/pembangunan-ekonomi-daerah.html
• https://nissakfh.wordpress.com/2011/04/07/pembangunan-ekonomi-daerah-23210895/